PEMILU KITA BUKAN UNTUK KITA

PEMILU KITA BUKAN UNTUK KITA

     Sebelum kemerdekaan, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk mendirikan organisasi dan berserikat, walaupun kebebasan sosial, politik, dan berserikat itu telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Namun seiring waktu pemikiran rakyat tentang pembatasan kekuasaan penguasa terus mengalami perkembangan. Termasuk Indonesia di era perjuangan, dengan tekat yang kuat sehingga berdirilah organisasi pertama, yaitu Boedi Oetomo. Ini menjadi titik awal kesadaran bangsa dalam menyokong kebebasan sosial politik.

     Indonesia di masa demokrasi telah memberi kebebasan sosial, politik, dan berserikat kepada masyarakat. Jimly Asshiddiqie (2012) mengatakan bahwa setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga secara langsung dan tegas telah memberi jaminan kebebasan untuk berserikat (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Di kehidupan kampus juga ada banyak organisasi kemahasiswaan, khususnya yang memperhatikan tingkah laku pejabat dalam pemerintahan, sensitif dengan kebijakan pemerintah, dan antusias menyimak isu-isu terbaru sosial politik pemerintahan. Begitu pula kehidupan luar kampus dimana banyak organisasi besar yang konsisten memperhatikan jalannya pemerintahan.

     Isu hangat di Indonesia saat ini adalah kegiatan 5 tahunan yaitu Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif. Terlihat jelas bahwa Indonesia telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi rakyat untuk menyuarakan hak nya. Tidak hanya  masyarakat lokal, namun perantau sekelas mahasiswa pun diberi kesempatan untuk menyuarakan haknya, meski sedang di ranah orang. Begitu pula warga negara Indonesia yang sedang di ranah asing, diberi kesempatan untuk mengapresiasikan haknya. Sungguh sistem yang maju, peduli rakyat, dan patut diacungi jempol.

     Namun ini tak bisa menutupi jika sistem politik di Indonesia masih buruk dan terpuruk. Buruknya kondisi politik saat ini merupakan kesalahan sistem yang sudah mengakar di Indonesia. Benny Susestyo, seorang Aktivis Penggerak Manusia Merdeka, mengatakan bahwa politik yang ada sekarang ini adalah kepentingan pribadi dan merupakan aktivitas transaksional semata. Jika melihat kegiatan pemilu kali ini, terbukti hanya sebagian kecil masyarakat yang mengapresiasikan haknya sesuai hati nurani. Banyak pemilih tertekan dan terancam oleh serangan fajar dari pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi “jual-beli suara“ di kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil voting tidak mewakili kepentingan seluruh golongan masyarakat. Semua ini merupakan rentetan kesalahan sistem yang sebelumnya sudah terjadi. Namun kondisi seperti ini masih bisa diperbaiki, misalnya dengan seleksi ketat bagi para caleg dan peningkatan efektifitas kerja panwaslu. Sehingga pemilu mampu mewakili kepentingan masyarakat dan negara di masa yang akan datang.